DI UJUNG PULAU: Tekad Siswa MIS Kangge Meraih Ilmu di Tengah Keterbatasan Internet.

  DI UJUNG PULAU: Tekad Siswa MIS Kangge Meraih Ilmu di Tengah Keterbatasan Internet. 

Sumber foto:https://www.facebook.com/100023535946709/posts/1712000342927814/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

   Berbagai persoalan masyarakat masih sering ditemui di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya adalah keterbatasan akses internet. Di era digitalisasi saat ini, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan akan jaringan internet. Hampir setiap orang memerlukan akses internet untuk mendukung berbagai aktivitas, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga mengakses informasi melalui berbagai platform sosial media. Namun, kemudahan akses internet ini masih belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah pelosok.

    Contoh nyata permasalahan ini dapat dilihat di Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, serta Pulau Kangge yang menghadapi kondisi serupa. Minimnya akses internet di Desa Marisa membuat masyarakat sulit mendapatkan informasi, dan para siswa serta tenaga pendidik di sana merasa sangat terkendala dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Sama halnya di MIS Kangge, para siswa bahkan harus pergi ke ujung pulau untuk mencari sinyal internet demi mengakses materi pelajaran atau mengerjakan tugas. Keterbatasan ini mengakibatkan terhambatnya aktivitas penting, seperti pendidikan dan informasi. Ujar seorang guru MIS KANGGE. 

      Kondisi ini menuntut adanya perhatian dan kebijakan dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan publik adalah rangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, guna mengatasi hambatan atau kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah minimnya akses internet di daerah-daerah terpencil seperti Desa Marisa dan Pulau Kangge.

Solusi Akses Internet di Wilayah Terpencil:

1. Peningkatan Infrastruktur Jaringan: 

       Pemerintah dan penyedia layanan internet perlu memperhatikan kebutuhan daerah-daerah terpencil dengan memperluas cakupan jaringan melalui pembangunan infrastruktur seperti BTS (Base Transceiver Station) di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Langkah ini akan memastikan masyarakat dapat mengakses internet yang lebih stabil.

2. Dukungan dari Pemerintah dan Pihak Swasta: 

   Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan organisasi sosial sangat diperlukan untuk menyediakan perangkat hotspot atau jaringan internet di sekitar pusat-pusat pendidikan di desa. Dengan ini, masyarakat desa, khususnya pelajar, tidak perlu mencari sinyal internet jauh dari tempat tinggal mereka.

3. Pengadaan Perangkat Penunjang: 

 

    Sekolah dan lembaga pendidikan dapat mengajukan bantuan perangkat teknologi seperti laptop, tablet, atau alat pembelajaran digital yang dapat diakses secara offline. Ini akan sangat membantu siswa-siswi, terutama ketika akses internet benar-benar tidak tersedia.

4. Pengembangan Program Pembelajaran Offline: 

     Guru-guru di wilayah terpencil bisa memanfaatkan teknologi dengan menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk digital yang dapat diakses tanpa internet. Hal ini akan membantu siswa tetap belajar secara mandiri di rumah meskipun tidak memiliki akses internet setiap saat.

5. Pelatihan Pemanfaatan Teknologi: 

  Untuk mendukung penggunaan teknologi secara optimal, diadakan pelatihan bagi para guru dan siswa mengenai teknik mengunduh dan mengakses materi secara offline. Pelatihan ini akan membantu mereka tetap produktif meski dengan keterbatasan akses internet.

     Melalui kebijakan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan akses internet yang memadai dapat segera terealisasi di wilayah-wilayah pelosok Indonesia, termasuk Desa Marisa dan Pulau Kangge. Dengan akses yang lebih baik, masyarakat di wilayah terpencil dapat memiliki kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensi mereka dan mengejar cita-cita.